Hubungan Kerja Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pemerintahan pusat

Hubungan Kerja Pemerintahan Pusat dan Daerah

HUKUM TATA NEGARA

Prof. Drs. CST. Kansil, SH

Christine S.T Kansil, S.H., M.H.

JENIS HUBUNGAN KERJA

Sebagai satu kesatuan organisasi, Pemerintah mengenal adanya hubungan kerja kedinasan ( formal ) antara unit yang satu dengan yang lain. Hubungan-hubungan kerja dapat digolongkan menjadi dua jenis hubungan pokok:

1.       Hubungan Kerja Hierarkis (vertical)

2.       Hubungan Kerja Fungsional (horizontal)

Hubungan Kerja Hierarkis

Hubungan kerja hierarkis yang bersifat vertical adalah hubungan kerja timbale balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis hubungan vertical ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan batas wewenang masing-masing.

Hubungan Kerja Fungsional

Hubungan kerja fungsional pada pokoknya bersifat horizontal dan merupakan hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Hubungan fungsional merupakan keharusan dalam tiap organisasi besar dan modern, demi terwujudnya kerja sama yang harmonis sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.

Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.


1.       Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk memahami hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebaiknya kita mempelajari GBHN (Tap MPR No. IV/MPR/1978), mengenai aparatur pemerintahan. Di dalam GBHN ditegaskan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah.

2.       Prinsip Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab

Berarti pemberian otonomi daerah itu harus sesuai dengan tujuannya:

  • Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah Negara.
  • Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan.
  • Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
  • Terjaminnya keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
  • Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

3.       Tujuan Pemberian Otonomi

Yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otoda lebih condong merupakan kewajiban dari hak. Hal ini berati bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa. Mungkin akan lebih hemat kata yaitu sebagai pendistribusian dari Pemerintah Pusat agar tersampaikan menyeluruh di seluruh Indonesia.

Semoga bermanfaat,

Riza Aditya

Incoming search terms: